Bupati Irna Kecewa Bantuan Pusat Ditunda

Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, menunda menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016 kepada total 169 daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, enam Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten serta Pemprov Banten juga termasuk di dalamnya.

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditandatangani pada 16 Agustus lalu, penundaan DAK dilakukan untuk pengendalian pelaksanaan APBN tahun 2016 terhadap penyaluran sebagian DAU untuk 169 daerah sebesar Rp 19,41 triliun.

Disebutkan, Pemprov Banten terkena penundaan penyaluran DAU sebesar Rp 125,52 miliar, sementara itu Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 128,72 miliar. Penundaan penyaluran DAU dibagi selama empat bulan, mulai September sampai Desember.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, turunnya Surat PMK 125 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU dari pemerintah pusat, jelas mengganggu perencanaan penganggaran di daerah. Sebab, menurutnya, harus ada penyesuaian rancangan belanja pada struktur APBD Perubahan.

“Ini sekarang yang membingungkan ada surat dari kementrian pusat, penangguhan bantuan keuangan 2016 ini, Rp 128 miliar. Bayangkan. Aduh saya ga ngomong kiamat ya, tapi alasannya ga ngerti, dari 8 Kabupaten Kota, 6 yang ditangguhkan termasuk Pandeglang,” ujar Irna saat berbincang dengan Krakatau Radio.

Menurut Irna, yang lebih repot lagi, yaitu ketika pekerjan fisik yang dialokasikan dari DAU ini sudah terkontrak.

“Kami ingin kroscek apa permasalahannya. Sedangkan sudah mulai berjalan pembangunan, ga mungkin di stop. Kalau memang itu kebijakan pusat kita Sami’na Waato’na gitu ya, mungkin pemerintah pusat sedang butuh uang mungkin, kita Husnudzon aja,” tambahnya.

Namun, Irna menuturkan, efek dari ditundanya bantuan ini, membuat daerah yang tengah kencang membangun infrastruktur, menjadi terhambat.

“Tapi efeknya ke kita, ke Kabupaten Kota yang sedang membangun. Pandeglang dibawah kepemimpinan saya, terus menjadi evaluasi kami kedepan karena ini uang rakyat, pertanggungjawabannya berat,” cetusnya. (Mudofar)