Komisi I Mengaku Tidak Pernah Dapat Koordinasi Terkait Mutasi Rotasi Pejabat

Pelantikan pejabat eselon III (Humas Pandeglang).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pelantikan pejabat Eselon III yang dilakukan Bupati Pandeglang, pada Jumat (07/07) lalu, belum bisa dikatakan menempatkan pejabat yang strategis, khususnya terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

(Baca:  Pasca Lebaran, Bupati Kembali Rombak Kabinet)

“Pada prinsipnya mutasi itu hal yang wajar, tapi kan sebenarnya kalau kita melihat masih banyak kekosongan pejabat, contohnya di Kecamatan, artinya bupati harus memprioritaskan apa posisi yang strategis. Kenapa saya katakan strategis, kecamatan itu kan pelayanan kepada masyarakat yang harus diisi dan harus ditempati oleh personil yang ideal, bukan ini ada beberapa pejabat yang sebelumnya sudah di rotasi, kemarin (Jumat,red) sudah dirotasi kembali. Saya kira ini tidak logis,” ujar dia kepada Krakatau Radio, Senin (10/07).

Selain itu, dalam rotasi pejabat selama ini, diakui Habibi, pihak eskekutif tidak pernah berkoordinasi dan mengundang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang untuk setidaknya merumuskan terkait rotasi dan mutasi pejabat.

“Kemarin itu rotasi jabatan, saya tahunya sesudah pelaksanaan, sebelumnya-sebelumnya belum pernah ada pemberitahuan. Tidak pernah ada yang beri tahu dari BKD atau yang lainnya ketika mau ada mutasi. Tahunya ketika sudah terlaksana. Kita tidak pernah diundang,” ujar dia.

Untuk itu, pihaknya akan melihat struktur pejabat yang dilantik, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya akan memanggil dan menegur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Kita akan coba menegur atau memanggil sesuai dengan kapasitas kami dari Komisi I untuk melakukan kontroling. Jadi kami tidak tinggal diam dan ini akan dikaji. Apakah pejabat yang kemarin dirotasi sesuai aturan atau tidak,” ungkapnya. (Mudofar)