Ombudsman Sebut Pelayanan Publik di Pandeglang Buruk, Ini Tanggapan Tanto

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Bambang P Surno menyampaikan bahwa pelayanan publik di Provinsi Banten masih buruk dan berada di zona merah. Terkait dengan Kabupaten Pandeglang, meski menurut Bambang tahun ini tidak masuk sebagai sampel yang disurvei, namun ia menanggap standar yang dijalankan masih belum bagus.

“Persyaratannya, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus punya loket layanan, unit layanan pengaduan, unit layanan untuk orang berkebutuhan khusus, ada penilaian kinerja, SOP terpampang dan bisa dibaca masyarakat dan sebagainya. Nah ini semua sebagai besar belum ada dipandeglang. Saya yakin kuningnya aja belum,” kata Bambang.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan bila tolak ukur penilaian publik bukan saja dilakukan oleh Ombudsman tapi juga penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, dan BPK. Pihaknya pun mengklaim sudah mengurai satu persatu masalah terkait dengan pelayanan.

“Jadi tolak ukur Pemerintahan kita bukan hanya di ukur di penilaian Ombudsman saja, (tetapi) dari Kemendagri, BPK ini satu persatu. Jadi tidak mungkin kita sekaligus, dari wilayah kawasan yang mungkin pada saat dulu penilaiannya masih belum sempurna kita urai satu persatu,” ujar Tanto.

Tanto menambahkan, untuk memperbaiki pelayanan publik tersebut, pihaknya akan terus berusaha melakukan langkah yang efektif dengan cara mengurai persoalan satu persatu.

“Bukan berarti selama dua setengah tahun ini kita berhenti. Dari awal sudah, kita urai satu persatu. Pemerintahan itu bekerja by system. Sistemnya itu kita perbaiki. Nanti outputnya insha Allah target kita sih di 2019 ini targetnya akan lebih baik, terkait pelayanan publik ini insha Allah akan baik,” kata Tanto. (Mudofar)