Ikuti Diklat Manajemen Kepemimpinan, Pejabat Diharapkan Jadi Aparatur Profesional

70 pejabat eselon III mengikuti Diklat Manajemen Kepemimpinan di Rumah Perubahan Rhenald Kasali, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sampai dengan Minggu (17-18/11/2018).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Sebanyak 70 pejabat Esselon III setingkat Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pandeglang mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan di Rumah Perubahan Rhenald Kasali, Kota Bekasi, Jawa Barat, selama 2 hari dari tanggal 17-18 november 2018.

Rhenald Kasali sendiri merupakan guru besar bidang ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Diklat yang dilaksanakan Badan Kepagawaian dan Diklat Kabupaten Pandeglang tersebut bertujuan untuk mencetak aparatur pemerintah yang profesional. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan tanggung jawab.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, untuk memiliki aparatur yang profesional perlu di tunjang dengan motivasi yang tinggi di tengah perubahan saat ini.

“Akan tetapi perubahan saja belum cukup untuk menjadikan sesuatu lebih baik. Oleh karena itu tanpa ada perubahan dan pembaharuan takkan ada kemajuan,” kata Irna seperti dilansir siaran pers Humas Pandeglang.

Ia menambahkan, sebagai aparatur harus memiliki kemampuan, kecerdasan dan perilaku yang baik, karena pejabat setingkat esselon III ini harus unggul di segala bidang dan mampu menangkap peluang - peluang untuk mengambil kebijakan yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat dan organisasi.

“Saya berharap melalui diklat pendidikan dan pelatihan manajemen kepemimpinan ini menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dalam meningkatkan keterampilan kemampuan dan profesionalisme aparatur untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan optimal kepada masyarakat,” imbuhnya.

Ditempat yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Fery Hasanudin mengatakan, ASN dituntut untuk melakukan perubahan, aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ini merupakan sebagai pejabat pemangku kebijakan.

“Maka dari itu aparatur harus memiliki terobosan, inovasi dan tanggung jawab. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur untuk pelayanan optimal kepada masyarakat,” katanya. (Mudofar)