APBD Perubahan 2020 Masih Fokus Tangani Dampak Covid-19

Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb. Udi Juhdi.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Tb. Udi Juhdi mengatakan, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020 masih fokus pada penanganan dampak pandemi virus corona (Covid-19).

 

“Ya masih tetap sama dialokasikan buat penanganan Covid-19 juga ya bahkan ada DID (Dana Insentif Daerah) yang senilai 12 miliar sekian itu diusulkan untuk penanganan Covid-19 yang tentunya penanganan itu hanya untuk operasional, tidak ada honorer,” kata dia, Selasa (03/11).

 

Menurut politisi partai Gerindra ini, Organisai Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat porsi anggaran besar dalam penanganan Covid-19, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah, Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

 

“Kalau pada skup keseluruhan berkaitan dengan anggaran perubahan ya semua OPD (mendapatkan anggaran) tentunya. Cuma kisaran nilai yang besar ya di OPD-OPD yang saya sebutkan tadi,” terang dia.

 

Mengenai porsi pembangunan dalam kue APBD Perubahan, kata dia, sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tidak akan dipangkas anggarannya. Sektor itu tidak mengalami perubahan maupun refocusing. Sementara untuk pembangunan infrastruktur masih nihil.

 

Udi mencatat beberapa evaluasi selama penyerapan APBD murni, diantaranya pemerintah daerah harus mempersiapkan lelang dini untuk tetap mengejar pembangunan infrastruktur.

 

“Nah saat pandemi Covid terjadi andaikan semua itu sudah terkontrak, kegiatan-kegiatan yang DAK, saya rasa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur tidak bisa dibatalkan. Semoga pemerintah kedepan bisa melakukan lelang dini,” imbuh dia.

 

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dipastikan sudah tidak terkendala lagi proses pencairan APBD Perubahan tahun 2020. Hal ini setelah adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa minggu lalu.

 

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Iskandar mengatakan, pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sudah selesai sejak beberapa hari lalu.

 

“Sudah kita eksekusi beberapa hari lalu dan APBD perubahan sudah disahkan. Jumlahnya kan tersebar di semua OPD,” kata Iskandar.

 

Menurut dia, keterlambatan realisasi APBD Perubahan tersebut, karena keterlambatan munculnya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang belum mengeluarkan surat rekomendasi. (Mudofar)