BPBD Banten Segera Kelola Bangunan Shelter Tsunami

Bangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kesehariaannya dipergunakan untuk parkir mobil angkot. Foto diambil Rabu (26/08/2015)

KRAKATAURADIO.COM, LABUAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, akan segera mengelola bangunan shelter tsunami yang terletak di Kampung Sawah Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bangunan yang kesehariannya dipakai untuk parkir angkutan kota (angkot) tersebut, juga akan mendapat sejumlah perbaikan.

“Kita akan mengambil alih (bangunan shelter) dan sudah menyiapkan dana untuk perbaikan sebesar 1,7 miliar untuk shelter di Labuan dan Wanasalam Lebak. Beberapa kali kami sudah rapat di Labuan, menyikapi tindakan kedepan. Saya sudah meminta BPBD Pandeglang untuk melibatkan semua unsur masyarakat supaya ikut mengawasi,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan Bencana pada BPBD Provinsi Banten, Uus Kuswoyo, Rabu (26/08).

Uus mengatakan, rencana tersebut akan direalisasikan ditahun ini dengan melibatkan semua unsur masyarakat. “Persoalannya selama ini, masih belum ada penyerahan ke kita. Kalo masih kewenangan pihak ketiga, kita tidak bisa berbuat apapun. Kalo di bulan Agustus ini bisa diserahkan, baru kita bisa action,” katanya.

Menurut Uus, pihaknya sudah merencanakan berbagai kegiatan, diantaranya merehab bangunan dan akan menyediakan pos penjaga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

“Rencananya kita akan membangun secretariat dibawah bangunan, yang menjaga kondisi disana. Karena shelter itu kalo ditutup juga salah, takut ada bencana kunci tidak ada. Tidak ditutup pun bermasalah. Harusnya kita tempatkan orang disana, digaji per shiftnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, membenarkan dalam waktu dekat pemerintah melalui BPBD akan mengelola bangunan tersebut. “Sementara ditunjuk oleh pemerintah pusat ke BPBD Banten. Nanti hal-hal yang lain mungkin yang bisa kelola oleh kita, akan dikelola. Tetep walaupun provinsi yang mengelola, kita yang merekomendasikan hal-hal teknisnya,” kata Doni ketika dikonfirmasi. (Mudofar)