Sudah Tidak Valid, Irna Minta Verifikasi DTKS Segera Dilakukan

Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta Dinas Sosial (Dinsos) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdaftar di aplikasi Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Hal itu dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Yang kita gunakan ini merupakan data 2015, hasil TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulagan Kemiskinan). Karena di khawatirkan sudah tidak valid saya harap segera lakukan verifikasi dan validasi,” ujar Irna saat rapat koordinasi di Pendopo tentang penanggulangan kemiskinan, Selasa (09/06).

Irna berharap verifikasi dan validasi ini bisa selesai tahun ini, karena data base ini sangat dibutuhkan sebagai acuan setiap program penanggulangan kemiskinan.

“Saya ingin data base bisa terealisasikan. Segera dibuat tim dan turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Verifikasi ini bakal dilakukan dengan cara musyawarah di tingkat Desa (Musdes). Ia berharap Musdes ini bisa selesai pada bulan Agustus mendatang.

“Jika bulan Juli akan dilaksanakan, segera buat tahapannya supaya Agustus dapat segera di SK-kan,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan, verifikasi dan validasi akan segera dilakukan pada bulan Juli 2020 di lima Kecamatan, yakni Mandalawangi, Cipeucang, Karangtanjung, Koroncong dan Cadasari.

Dikatakan Nuriyah, jika saat ini jumlah warga yang terdata di dalam DTKS yaitu 199.785 orang. Data itu, kata dia, dari tahun 2015 tidak pernah dilakukan verifikasi dan validasi.

“Jika sudah di verifikasi data ini akan lebih valid,” ujarnya.

Baca: Hadapi New Normal, Pemkab Gencarkan Edukasi dan Sosialisasi

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Utuy Setiadi membenarkan jika selama ini menurut hasil kajian dengan salah satu universitas mengatakan bahwa data base ini faktor utama untuk penanggulangan kemiskinan.

“Dari hasil penelitian yang dilakukan garis besarnya adalah rekomendasi pertama validkan data. Jika tidak valid tentu langkah apapun kedepan tidak akan merubah capaian,” katanya.

Masih kata Utuy, selama ini dari tahun 2016 hingga 2019 banyak sekali program yang diluncurkan untuk penanggulangan sosial masyarakat. Namun kata Utuy, hasilnya belum sesuai harapan.

“Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) kurang lebih 7.676 KK, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) mencapai 2.111 KK. Karena data kemiskinannya belum terupdate, sehingga penurunan kemiskinan tidak signifikan,” tuturnya. (Mudofar)