Seratus Prajurit TNI Dipulangkan Usai Bangun 100 Huntara

Prajurit TNI dipulangkan usai bangun hunian sementara (Huntara) di Kecamatan Carita dan Labuan, di halaman Kodim 0601 Pandeglang, Jumat (05/04/2019). Foto twitter Humas Pandeglang.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Seratus prajurit TNI yang telah membangun Hunian Sementara (Huntara) selama masa bakti dua bulan di Kecamatan Carita dan Labuan, Kabupaten Pandeglang, resmi dipulangkan oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita ke kesatuannya masing-masing.  Hasilnya, 100 prajurit itu mampu menyelesaikan 100 unit Huntara.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengapresiasi kinerja prajurit TNI yang tidak pernah lelah melayani masyarakat yang menjadi korban tsunami Selat Sunda di Pandeglang.

“Saya ucapkan selamat berkumpul dengan keluarga dan mudah-mudahan tidak bosan, tidak lelah tidak letih apabila kami nanti memerlukan lagi tenaga para relawan dari prajurit gabungan personil huntara ini apabila kami memerlukan lagi bantuan tenaga moril dan materiil dari bapak-bapak sekalian,” kata Irna saat menyampaikan sambutan pelepasan pasukan di Halaman Kodim 0601 Pandeglang, Jumat (05/04).

Baca: Wahidin Halim Komitmen Bangun Infrastruktur Jalan Hingga Wisata Ziarah di Pandeglang

Irna menilai, keberadaan TNI  mampu meringankan beban masyarakat. Karena selain memberi bantuan tenaga, mereka juga memberi sumbangsih dalam hal pemikiran.

“Masyarakat kami sangat terbantu bisa mengisi berkat prajurit tercinta. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas perjuangan 2 bulan, tidak lelah dan letih bersama masyarakat kami, ditambah wawasan maayarakat juga bertambah karena hadirnya TNI,” katanya.

Sementara itu, Dandim 0601 Pandeglang, Letkol Inf. Denny Juwon Pranata mengatakan, 100 tentara itu berasal dari satuan Kodim 0601 Pandeglang, Yonif 320 Badak Putih, Yonsipur III Bandung, dan Yonsibang Bandung.

“Mereka ditugaskan selama dua bulan untuk menyelesaikan 100 unit Huntara,” katanya.

Meski pembangunan Huntara belum seluruhnya selesai, tambah Dandim, namun saat ini TNI hanya dilibatkan untuk pembangunan 100 Huntara. Sedangkan ratusan Huntara lain yang belum terbangun, akan ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah.

Namun demikian, pihaknya akan selalu siap apabila tenaga TNI diperlukan lagi untuk membantu membangun Huntara atau bahkan Huntap.

“Namun kami siap apabila sewaktu-waktu prajurit TNI kembali diperlukan. Karena itu kan standar oprerasi dimana TNI dibutuhkan, maka disitu TNI ditugaskan,” ujar dia.

Baca: Pembangunan Huntara di Labuan Terus Digenjot

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) menyebutkan, meski TNI sudah menyelesaikan pembangunan 100 unit Huntara, namun kebutuhan Huntara di daerah terdampak belum seluruhnya terbangun.

“Semua yang harus dibangun itu kan 481 unit, yang sudah terbangun 100 unit. Sisanya 381 unit, lokasinya ada yang di Citanggok, Kecamatan Labuan, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, dan Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang,” ungkapnya.

Namun begitu, sisa pembangunan Huntara itu akan dikelola oleh tenaga ahli yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setiap unitnya pun tetap dialokasi dengan biaya yang sama, yakni Rp 14,4 juta per unitnya.

“Kalau yang di Panimbang dan Sukaresmi nanti akan dikerjakan oleh tenaga ahli, namun leading sectornya ada di BPBD. Kalau site plan juga tergandung kondisi tanah dan kebutuhan jumlah yang dibangun. Jadi site plan menyesuaikan, karena ada penunjangnya juga seperti mushola, jalan lingkungan, dan sarana lainnya,” ungkapnya. (Mudofar)