Bawaslu Terima Dana Hibah Pilkada Pandeglang Rp 16 Miliar

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menandatangai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi di ruang garuda Pendopo Bupati, Senin (14/10/2019).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang menerima dana pengawasan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 sebesar Rp 16 miliar. Dana tersebut melenceng dari permintaan, dimana semula Bawaslu mengajukan dana sebesar Rp 25 miliar, akan tetapi yang direalisasikan hanya Rp 16 miliar.

Hal itu diketahui saat Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di gedung Pendopo Bupati, Senin (14/10/2019).

Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, pengurangan dana hibah tersebut menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus diawasi.

“Awalnya TPS KPU itu kan mengajukan di angka 2.200-an, sama kita juga mengajukan pengawasan di 2.200-an. KPU ada pengurangan jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih per TPS itu diangka 1983 dan kita pun menyesuaikan jumlah untuk pengawas TPS ya sebanyak 1983, pasti (dana) itu berkurang,” katanya kepada krakatauradio.com, Selasa (15/10).

Selain itu, tambah Ade, dipangkasnya hibah karena anggaran sosialisasi yang semula diajukan Bawaslu, namun di Pilkada 2020 mendatang anggaran tersebut dibagi dengan Kesbangpol Pandeglang.

“Ya udah lah kita juga kalau sudah ada di lembaga lain ya kita juga kurangi karena sudah ada di Kesbangpol. Pengurangan ini realistis sesuai dengan kebutuhan karena yang besar itu di honorarium sebetulnya,” paparnya.

Mantan komisioner KPU Pandeglang ini berharap pihaknya mampu melakukan pengawasan Pilkada Pandeglang yang dihelat tahun depan secara maksimal, walaupun anggaran relatif kecil.

“Jadi tidak bergantung terhadap besar kecilnya, artinya semangat itu tidak pernah pudar melihat dari besar kecilnya anggaran,” imbuh dia. (Mudofar)