Mahasiswa Demo Kejari dan DPRD Pandeglang
Pandeglang - Dua kelompok mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unma Pandeglang dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, berunjuk rasa di dua tempat terpisah, pada Rabu (27/02/2013).
Kelompok pertama, berunjuk rasa di gedung DPRD Pandeglang menuntut perbaikan ruas jalan dan kelompok kedua berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang menuntut penuntasan berbagai kasus dugaan korupsi yang ada di Pandeglang.
Dalam aksinya, massa PMII menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan berbagai ruas jalan yang ada di Pandeglang. Rusaknya ruas jalan membuat banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengunjuk rasa, Edi mengatakan, ada banyak ruas jalan baik milik kabupaten, provinsi maupun pusat yang rusak di Pandeglang. Kerusakan itu, belum seluruhnya mendapatkan perbaikan.
Sementara itu, di Kejari Pandeglang, GMNI Pandeglang menuntut Kejari Pandeglang untuk menuntaskan berbagai dugaan korupsi yang ada di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Salah seorang pengunjuk rasa Restu mengatakan, karena ketidaktegasan bupati dalam memimpin, membuat kepala SKPD berani melawan perintah bupati secara perlahan.
Hal ini menurutnya terlihat dari banyaknya kebijakan bupati yang tidak dijalankan dan mereka berani menentang kebijakan pemerintah daerah.
Kelompok pertama, berunjuk rasa di gedung DPRD Pandeglang menuntut perbaikan ruas jalan dan kelompok kedua berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang menuntut penuntasan berbagai kasus dugaan korupsi yang ada di Pandeglang.
Dalam aksinya, massa PMII menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan berbagai ruas jalan yang ada di Pandeglang. Rusaknya ruas jalan membuat banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengunjuk rasa, Edi mengatakan, ada banyak ruas jalan baik milik kabupaten, provinsi maupun pusat yang rusak di Pandeglang. Kerusakan itu, belum seluruhnya mendapatkan perbaikan.
Sementara itu, di Kejari Pandeglang, GMNI Pandeglang menuntut Kejari Pandeglang untuk menuntaskan berbagai dugaan korupsi yang ada di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Salah seorang pengunjuk rasa Restu mengatakan, karena ketidaktegasan bupati dalam memimpin, membuat kepala SKPD berani melawan perintah bupati secara perlahan.
Hal ini menurutnya terlihat dari banyaknya kebijakan bupati yang tidak dijalankan dan mereka berani menentang kebijakan pemerintah daerah.
Tidak ada komentar