Andra Soni Perpanjang Waktu Pembebasan Pokok dan Sanksi PKB Hingga 31 Oktober

Gubernur Banten, Andra Soni di samsat Ciputat, Kota Tangsel, Kamis (26/06/2025). Foto pemerintah provinsi Banten

KRAKATAURADIO.COM, SERANG - Gubernur Banten, Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.

Perpanjangan tersebut diumumkan setelah  Andra Soni menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 286 tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut dimulai 1 Juli - 31 Oktober 2025.

Dalam Kepgub tersebut, pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB diperpanjang hingga 31 Oktober 2025.

Andra Soni mengatakan, perpanjang program tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov serta masukan dan aspirasi masyarakat untuk dapat memperpanjang pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak kendaraan di wilayah Provinsi Banten.

"Menjelang berakhirnya masa pembebasan  pokok dan/atau sanksi PKB di provinsi Banten, saya mendapatkan saran, masukan dan juga permohonan dari masyarakat terkait dengan perpanjangan masa untuk pembebasan pokok dan sanksi PKB," kata dia, usai meninjau pelayanan di Kantor Samsat Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, lanjutnya, antusias masyarakat dalam rangka taat membayar pajak pada program tersebut dan kondisi perekonomian saat ini menjadi pendukung untuk dilakukannya perpanjangan waktu pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB.

"Kami Pemprov Banten memutuskan akan memperpanjang masa pembebasan untuk  pokok dan sanksi PKB dibawah tahun 2025. Dan, cukup melakukan pembayaran untuk tahun 2025 saja," ujarnya.

Baca: Ponpes Model Norma Gelar Khatami Al-Qur'an di Awal Tahun Hijriah

Baca: Desa Girijaya Bertasbih Sambut Tahun Baru Islam 1447 H

Ia berharap program tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

"Jangan menunggu nanti waktunya habis kembali, walaupun tadi saya mendengar banyak yang disampaikan masyarakat bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang. Ada yang bekerja sebagai pengemudi ojek dan sebagainya," ucap dia.

Sementara, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Rita Prameswari menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh kepala samsat se-Provinsi Banten untuk dapat mempersiapkan dalam menyambut perpanjangan waktu pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB.

"Kita mengimbau kepada kepala UPT samsat untuk mempersiapkan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Pelayanan diupayakan  tidak terjadi antrean panjang dan membuka penyebaran jangkauan pelayanan bagi wajin pajak," katanya.

Selanjutnya, Rita juga menuturkan dengan perpanjangan waktu pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB tersebut, pihaknya akan menambah personel untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak.

"Mungkin akan ada tambahan personel, baik dari pihak kepolisian dan kita. Target kita membantu masyarakat di tengah kondisi perekonomian saat ini," tandasnya. (Mudofar)