Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Dewi-Iing

Mahasiswa gelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Pandeglang, Jumat (27/02/2026).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syekh Manshur Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa, bentuk refleksi terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi.

 

Dalam aksinya, massa menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menetapkan status darurat pendidikan atas tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai 42.415 jiwa.

 

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Dandi Ramadhan mengatakan, saat ini Kabupaten Pandeglang tengah menghadapi berbagai persoalan serius salah satunya yaitu tingginya angka putus sekolah.

 

“Data terbaru menunjukkan angka anak putus sekolah mencapai 42.415 jiwa, menjadi sinyal kuat perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” kata dia di depan Kantor Bupati, Jumat (27/02).

 

Ia melanjutkan, mahasiswa juga menuntut agar program wajib belajar yang harus dilaksanakan secara inklusif disertai pembiayaan penuh bagi keluarga prasejahtera.

 

“Kemudian juga mendesak pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada wilayah terpencil dan rentan, mendorong pembentukan satuan tugas pencegahan putus sekolah berbasis desa atau kelurahan dan menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pendidikan,” terangnya.

 

Baca: Lantik 108 Kepsek, Sekda Pandeglang Minta Pengelolaan Aset dan Anggaran Secara Transparan

 

Baca: Jalan Sukadame-Kubangkondang Pandeglang Dibangun Bang Andra

 

Menurut Dandi, kondisi itu juga turut diperburuk oleh kemiskinan di Pandeglang yang mencapai 8,51 persen atau sekitar 105,35 ribu jiwa. Kondisi ini, lanjutnya, berdampak langsung terhadap akses pendidikan, kualitas hidup masyarakat secara umum.

 

“Permasalahan lain yang turut memperburuk situasi adalah ketimpangan infrastruktur, yang mana sejumlah wilayah di Pandeglang masih menghadapi keterbatasan akses dan sarana pendidikan,” ungkap dia.

 

Dandi menyampaikan, dalam menghadapi situasi seperti ini dibutuhkan kolaborasi kuat antara Pemkab, Pemprov, pemerintah pusat serta seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan solusi konkrit.

 

“Upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan program bantuan pendidikan dan pencegahan putus sekolah, untuk memastikan generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik,” tandasnya. (Mudofar)