Satgas MBG Pantau Ketat Operasional 195 Dapur SPPG, 8 Titik Ditutup Sementara

Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pandeglang, Banten, terus memperketat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Hingga pertengahan Mei, tercatat ada 195 titik dapur SPPG yang terdata secara riil di lapangan, di mana 176 di antaranya telah aktif beroperasi melayani kebutuhan gizi masyarakat.

 

Wakil Ketua Satgas MBG Pandeglang, Doni Hermawan menyebutkan, terdapat sedikit perbedaan data dengan Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (Korwil SPPI) yang mencatat 198 titik, namun Pemkab berpegangan pada data riil lapangan yaitu 195 titik.

 

“Kemarin rapat kami dengan SPPI Korwil itu 198, tapi yang versi kami sementara 195 karena memang kami kan riil di lapangan. Kan kalau dari Korwil itu mungkin saja dari data titiknya kan dia udah punya yang sudah disetujui, kan kita kasih dengan BGN kan gitu posisinya,” kata dia, Jumat (22/05).

 

Menurut Doni, dari data tersebut, sebanyak 176 SPPG sudah beroperasional. Sementara 19 titik sisanya masih dalam tahap persiapan prasarana atau pembangunan.

 

Satgas juga mengonfirmasi adanya 8 dapur SPPG yang dihentikan sementara atau suspend. Langkah ini diambil berdasarkan rekomendasi hasil investigasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) karena belum terpenuhinya beberapa kelengkapan operasional yang krusial.

 

Meski begitu, ia tidak merinci SPPG mana saja yang dihentikan sementara.

 

“Kami kan Satgas punya tugas mengevaluasi dan memonitoring dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pandeglang. Itu menjadi evaluasi rutin untuk menyamakan persepsi dengan mitra agar tidak ada kesalahan di kemudian hari,” terangnya.

 

Baca: Pemkab Pastikan Hewan Kurban Bebas PMK dan Layak Konsumsi

 

Baca: DPKP Pandeglang Terjunkan 7 Tim Periksa Ratusan Lapak Hewan Kurban

 

Pria yang juga menjabat Asda I Bidang Pemkesra Setda Pandeglang ini mengatakan, faktor SPPG yang dihentikan sementara ini diantaranya terkait kelengkapan yang belum dilengkapi.

 

“Ada beberapa kelengkapan-kelengkapan yang belum dilaksanakan, juga hasil investigasi dari satgas, investigasi dari BGN. Itu kan hasilnya menjadi rekomendasi buat di-suspend,” tutur dia.

 

Terkait adanya aksi unjuk rasa dari Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap program MBG di Pandeglang beberapa waktu lalu, Doni menegaskan, hal itu merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan masyarakat.

 

“Keterlibatan seluruh ormas, lembaga, apa pun itu kami sambut baik karena informasi ini kan kita sebagai satgas, tidak bisa menjangkau secara keseluruhan gitu dengan wilayah yang luas, dengan 35 kecamatan,” tegasnya. (Mudofar)