Krisis Air Bersih Berdampak pada 13 Ribu Jiwa di Pandeglang

Kepala Pelaksana BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang mencatat sebanyak 10 kecamatan telah dilanda krisis air bersih akibat dampak musim kemarau panjang. Berdasarkan data, sebanyak 12 sampai 13 ribu jiwa terdampak yang tersebar di 31 Desa.

 

Kepala Pelaksana BPBDPK Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan mengatakan, musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dan memiliki durasi yang lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 

“Logikanya kenapa lebih panjang karena datangnya lebih cepat. Kemudian kondisi kemaraunya itu di bawah normal. Artinya curah hujannya itu sangat rendah sehingga sangat kering,” kata dia.

 

Riza menerangkan, berdasarkan data pemetaan dan laporan yang masuk ke pusat pengendalian operasi (Pusdalops) BPBDPK per 24 Juli, krisis air bersih ini telah merata di 10 kecamatan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

 

Adapun Kecamatan terdampak diantaranya Sindangresmi, Angsana, Sukaresmi, Munjul, Cikeusik, Patia, dan Picung beserta wilayah sekitarnya. Selain itu wilayah perkotaan meliputi Cadasari dan Koroncong.

 

“Dari 10 kecamatan kami juga mencatat 31 desa, kurang lebih 4.000 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 12.000 hingga 13.000 jiwa yang terdampak. Kemudian air itu kami sudah mencatat hampir 200.000 liter yang sudah kami distribusikan,” paparnya.

 

Baca: Warga Cisampih Sambut Baik Bantuan Air Bersih

 

Baca: Pangkas Jarak, Disdukcapil Pandeglang Siap Hadirkan Program Doa Adik

 

Mengingat potensi kekeringan yang diprediksi masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober, pihaknya telah meningkatkan status penanganan.

 

“Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan sejak minggu kemarin untuk mengoptimalkan langkah penanganan di lapangan,” jelas dia.

 

BPBDPK, lanjutnya, terus menyiagakan armada truk tangki air serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memaksimalkan suplai air bersih bagi masyarakat.

 

Kendati demikian, tingginya permintaan setiap hari membuat petugas harus bekerja ekstra cepat dalam memverifikasi laporan dan mengatur rute distribusi armada.

 

Bagi masyarakat yang wilayahnya mengalami krisis air bersih dan membutuhkan bantuan suplai air, dapat melaporkan pihak kecamatan, perangkat desa, rukun tetangga (RT), atau rukun warga (RW) setempat.

 

Nantinya, pemerintah desa atau kecamatan akan meneruskan laporan resmi yang memuat data jumlah KK, jumlah jiwa, serta jumlah kampung terdampak ke Pusdalops BPBDPK Pandeglang.

 

“Tim Pusdalops dan bidang kedaruratan (Kelogistikan) akan langsung melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan rute dan armada bantuan yang dikerahkan,” tandasnya. (Mudofar)