Rencana Pembangunan Pandeglang Tahun 2019 Masih Terkait Pembangunan

Bupati Pandeglang, Irna Narulita memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang tahun 2019 di aula Pendopo, Selasa (27/03/2018).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Program pembangunan pelayanan dasar yang merupakan lanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pandeglang tahun 2018, tetap menjadi prioritas utama dalam Musrenbang 2019.

Selain itu, beberapa fokus Musrenbang ditahun 2019 juga tetap mengedepankan pembangunan infrastruktur, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Hal itu terungkap saat kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang, di Pendopo Bupati, Selasa (27/03/2018).

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagai wadah untuk menyatukan gagasan atau ide dalam rangka merencanakan pembangunan untuk tahun 2019, mulai dari pembahasan tingkat Desa, Kecamatan dan kordinasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Usulan dan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan rumusan yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik,” katanya.

Irna menambahkan, Pemkab Pandeglang tetap menitikberatkan pembangunan infrastruktur, lantaran masih banyak jalan yang membutuhkan perbaikan. Terlebih banyak program ditahun 2017 yang belum terealisasi.

"Prioritas masih di infrastruktur, karena hutang jalan rusak kami masih banyak yang belum terealisasi ditahun 2017. Pasti ada PR (Pekerjaan Rumah). Karena tidak setiap Musrenbang semua usulannya bisa terealisasi karena keterbatasan keuangan," ujar Irna.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Kurnia Satriawan mengatakan, perencanaan program ditahun mendatang disusun berdasarkan persoalan yang dialami pada tahun sebelumnya. Dari persoalan itu lah dalam Musrenbang dicetuskan usulan solusi yang perlu dilakukan.

"Kami ada misi dari bupati untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Maka dengan itu, tujuannya dapat meningkatkan pula indeks informasi birokrasi. Jika ingin mencapai aspek itu, maka tentunya Pemda harus menyusun sasaran kegiatan tahunan," kata Kurnia. (Mudofar)