Warga Sumur dan Mahasiswa Tagih Janji Pemerintah Soal Bantuan Kapal Nelayan

Ratusan massa saat aksi didepan kantor Bupati Pandeglang, Selasa (12/02/2019).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Ratusan massa dari Kecamatan Sumur dan Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Bencana (APMPB) Kabupaten Pandeglang, melakukan aksi demonstrasi didepan kantor Bupati Pandeglang, Selasa (12/02/2019). Aksi ini dilakukan untuk menagih janji pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal bantuan pasca bencana tsunami Selat Sunda.

Dari atribut yang dibawa massa, menunjukkan reaksi kecewa dan kesal dengan sikap pemerintah yang tidak juga merealisasikan janjinya untuk membantu para nelayan di Kecamatan Sumur.

Salah seorang nelayan asal Desa Tamanjaya, Kecamatan Sumur Wiranto mengatakan, dua hari setelah diguncang bencana tsunami, KKP menjanjikan bantuan atas perahu dan alat tangkap nelayan yang rusak. Namun sudah hampir dua bulan berlalu, janji itu tidak juga terealisasi.

“Kami di sini menuntut hak-hak kami, kami di sini masih butuh makan dan perekonomian. Sementara perahu dan bagang kami rusak. Semua perahu di wilayah kami hancur,” katanya.

Baca: Mencari Gurita, Warga Temukan Dompet dan Tas Diduga Milik Korban Tsunami Selat Sunda

Akibatnya, kata dia, aktivitas ekonomi mereka lumpuh lantaran tidak bisa melaut sehingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Setelah lebih dari 1 bulan, masyarakat masih menghadapi persoalan serius terutama soal ekonomi yang sampai saat ini masih lumpuh, terutama korban di wilayah pesisir yang mayoritas masyarakat menjadi seorang nelayan,” jelasnya.

Massa lain dari Desa Tunggal Jaya, Anang menambahkan, tuntutan ini terpaksa disampaikan karena belum ada tanda-tanda pemerintah akan membantu mereka. Sedangkan kondisi ekonomi sudah semakin terdesak. Sementara sarana mereka mencari nafkah sudah hancur dihantam tsunami.

“Bukan cuma itu, wacana KKP menurunkan 4 buah bengkel bergerak sebagai upaya membantu perbaikan kapal nelayan juga belum ada kabar apapun,” tuturnya.

Untuk itu, massa mendesak Pemerintah Daerah bergerak aktif menagih janji KKP. Pemkab diingatkan untuk menjalankan komitmennya dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Soalnya selama ini, warga melihat lebih, peran relawan lebih besar dalam memulihkan kondisi di Sumur ketimbang pemerintah.

Baca: Lomba Mancing Tradisional Sedot Antusias Warga

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Wowon Dirman membantah bila tidak mengupayakan bantuan bagi nelayan. Karena dia telah melayangkan usulan bantuan bagi nelayan. Sebanyak 1.300 kapal diajukan termasuk alat tangkap lainnya seperti jaring untuk membantu nelayan.

“Alat tangkap itu sudah kami ajukan ke kementerian. Tapi data sementara yang di update. Jadi kami sedang memperjuangkan. Data sementara hasil validasi ada kurang lebih 1300-an Perahu yang rusak," jelasnya.

Hanya saja dijelaskan Wowon, belum ada tindaklanjut dari kementerian. Malah Wowon tidak bisa memastikan berapa unit perahu yang dibantu KKP. Mengingat jumlah kapal yang rusak di Pandeglang tergolong banyak dan membutuhkan biaya yang besar.

“Saya tidak bisa memastikan itu karena harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Kalau jumlah bantuan yang turun tidak sesuai dengan pengajuan maka akan dilakukan bertahap karena hal ini tidak akan selesai dalam 1 tahun,” ujar Wowon.

Adapun menyangkut peran Pemda, Wowon mengaku bahwa instansinya tidak memiliki anggaran untuk membantu materi bagi nelayan. Dinas Perikanan hanya mengupayakan bantuan dari provinsi maupun pusat.

“Bantuan sementara yang sudah dilakukan, berasal dari lembaga lain seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Jadi kami hanya meminta bantuan yang melalui provinsi dan pusat,” tuturnya. (Mudofar)