ADSENSE

» » Anggota DPRD Apresiasi Pemkab Pandeglang, Tidak Ada Pjs di Pilkades Serentak

Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur (MFS).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG
- Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur (MFS) mengapresiasi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021, mengingat hal ini sangat dinanti oleh masyarakat.

 

“Karena memang sudah lama juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat apakah memang Pilkades serentak 2021 ini dilaksanakan atau tidak. Dengan adanya jadwal dan Perbup ini saya kira ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan masyarakat bisa mengetahuinya,” kata MFS kepada Krakatau Radio, Kamis (25/03).

 

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, dengan hari pemungutan suara Pilkades yang dilakukan pada 13 Juni dan pelantikan Kepala Desa terpilih pada 29 Juli 2021, maka ia memastikan tidak ada pegawai Kecamatan yang ditunjuk sebagai Penjabat sementara (Pjs). Sementara jika ada Pjs, kata dia, dirasa akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat mengingat Pilkades di gelar di 207 Desa di Pandeglang.

 

“Karena pilkades ini dilaksanakan pada bulan Juni dan pelantikan bulan Juli artinya tidak ada Pjs. Ini juga apresiasi yang luar biasa untuk pemerintah daerah sesuai permohononan atau permintaan kami sebagai anggota dewan supaya tidak adanya Pjs di Pilkades serentak di tahun 2021, karena apabila ada Pjs maka akan banyak juga pemerintahan kecamatan yang akan diperbantukan menjadi Pjs sehingga menggangu kestabilan organisasi perangkat daerah,” terang dia.

 

Baca: Perbup Pilkades Serentak di Pandeglang Sudah Ditandatangani, 13 Juni Hari Pemungutan Suara

 

Menurut dia, Pilkades ini memang bisa dibilang rawan, mengingat potensi konflik antar warga bisa saja terjadi. Masyarakat, kata dia, diimbau agar tidak mudah terprovokasi dan tidak saling menyebarkan kebencian dan permusuhan antar satu sama lain.

 

Untuk itu, MFS mengajak masyarakat untuk saling menghargai perbedaan pilihan dalam Pilkades serentak. Karena perbedaaan pilihan, menurut dia, adalah sebuah hal yang biasa dan masyarakat diminta bijaksana dan dewasa dalam menghadapinya.

 

“Selanjutnya saya juga mengimbau kepada masyarakat bahwasanya Pilkades ini bukan barang baru untuk masyarakat melainkan pesta demokrasi 6 tahun sekali sehingga memang saya meminta kedewasaan masyarakat untuk tidak ada konflik di masyarakat, karena kadang kala yang konflik ini bukan calonnya tapi para pendukungnya. Jadi boleh silakan berpendapat, boleh kampanye, boleh adu gagasan tapi tidak untuk kekerasan,” pungkasnya.

About 93,7 Krakatau Radio

Terimakasih telah berkunjung di Krakatau Radio.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply