Sebanyak 203 Paket Kegiatan Siap Dilaksanakan Dinas PUPR Pandeglang Tahun Ini

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang, Anwari Husnira (kedua dari kiri) dan tokoh masyarakat Pandeglang, Teja Heriana (ketiga dari kiri) saat talkshow di Krakatau Radio, Rabu (08/03/2017).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang, akan mulai mengerjakan pengerjaan pembangunan infrastruktur. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Anwari Husnira mengatakan, pertengahan bulan Maret 2017 ini, sudah masuk proses lelang, dan di bulan April akan dimulai proses pengerjaannya.

“Untuk jalan Kabupaten Insha Allah pertengahan Maret ini proses lelang akan dilakukan. Proses lelang akan memakan waktu satu bulan. Nah awal atau pertengahan April pekerjaan sudah dilakukan. Jadi mudah-mudahan,” ujar dia.

Dalam data yang diterima Krakatau Radio, pada tahun 2017 ini terdapat total 203 paket kegiatan yang akan dilakukan, tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

Anwari mengaku sudah meminta kepada siapapun nanti yang akan menjadi pelaksana kegiatan dilapangan, agar tidak mengerjakan kegiatannya pada saat cuaca hujan. Karena, menurut dia, akan berpengaruh terhadap kualitas pembangunan.

“Kita juga perhatikan sekarang, pengaruh musim itu sangat berpengaruh. Saya tidak mau pengerjaan dikerjakan pada saat musim hujan. Jadi proses lelang segala macem kita perhitungkan matang, jangan sampai pelaksanaan pengerjaan itu dikerjakan pada saat hujan, karena musuh utama jalan itu air, jadi kalau saat hujan pekerjaan tidak akan maksimal,” tambah dia.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Pandeglang, Teja Heriana berharap, agar Pemerintah daerah mampu mengontrol pekerjaan pembangunan khususnya jalan dan jembatan.

“Jangan sia-siakan apa yang sudah diupayakan pemerintah itu jalan dirawat dengan baik. Nanti dalam proses pembuatan tolong dibantu dikontrol, karena ini yang nanti dibikin repot pimpinan di daerah juga, misalnya kualitas jalan rusak lagi. Jadi kita minta baik dari DPRD kemudian SKPD, kemudian Bupati langsung blusukan melihat proses pembuatannya,” kata dia.

Menurut Teja, dengan kontroling langsung dari Pemerintah, selain kualitas jalan akan baik, juga untuk mengawasi akan pengerjaan kegiatan tidak dilakukan secara asal-asalan.

“Jangan (kualitas jalan) mestinya 20 tahun 1 tahun sudah rusak atau mestinya 5 tahun 6 bulan sudah rusak,” tambah dia. (Mudofar)