Ada 3 Mega Proyek, Pemkab Pandeglang Diminta Mantapkan Koordinasi

Ilustrasi bandara.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Thoni Fathoni Mukson meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk segera memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah pusat. Hal itu terkait adanya 3 megaproyek yang ada di Pandeglang, seperti jalan tol Serang-Panimbang, pembangunan Bandar Udara (Bandara) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

“Persiapan untuk jalan tol itu pertama koordinasi masalah jalur, karena jalur itu sudah ditetapkan oleh Provinsi, oleh pusat dan ini sudah masuk dalam RTRW Provinsi Banten yang baru ditetapkan. Itu ada delapan pintu tol, terakhir itu di Panimbang di desa Panimbang Jaya,” ujar Thoni kepada Krakatau Radio, Rabu (12/04/2017).

Thoni menuturkan, Pemkab juga diminta gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena pembebasan lahan jalur tol, selain untuk memberikan pemahaman juga untuk meminimalisir adanya konflik di lapangan.

“Kita berharap keterlibatan Kabupaten Pandeglang baik pemerintah daerah progresnya sesuai dengan progres nasional,” kata dia.

Terkait pembangunan Bandara, Thoni juga mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang harus cepat berkoordinasi dengan Pemprov Banten terkait penetapan lahan dan panjang run way bandara.

“Penetapan lahan seperti apa, luas wilayahnya dimana saja, karena saya kira 180 hektar itu kurang. Kita menghendaki run way ini bisa 4 kilo, jadi pesawat besar ini bisa masuk,” tambah dia.

Di bagian lain, Thoni juga menyoroti pengembangan KEK Tanjung Lesung yang menurutnya harus segera mendata ulang kawasan-kawasan yang akan dijadikan sebagai kawasan wisata.

“Sementara ini kan carut marut ya saya melihatnya. Penetapan lokasi ini sudah blok-blokan, sudah banyak pemilik lahan yang menguasai itu, itu tidak masalah, bagus. Cuma penetapannya berapa ribu hektar, yang sudah dikuasai ini berapa hektar,” ujar dia. (Mudofar)