Ribuan Honorer Teknis di Pandeglang Siap Demo Tuntut Diangkat Menjadi PNS

Ketua Forum Honorer Teknis dan Administrasi Kabupaten Pandeglang, Yosep Gumilar.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Ribuan pegawai honorer teknis dan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, berencana melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta atau pemerintah pusat pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang. Aksi demo ini mereka lakukan untuk memperjuangkan aspirasinya yakni menuntut diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Ketua Forum Honorer Teknis dan Administrasi Kabupaten Pandeglang, Yosep Gumilar mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan honorer di seluruh Kabupaten dan Kota di Banten terkait persiapan.

 

“Bahwa tanggal 7 Agustus 2023 akan melakukan aksi damai ke senayan. Intinya ke Presiden dan ke kementerian PAN-RB dan BKN. Adapun tuntutan untuk aksi tersebut kita ingin diangkat secara otomatis menjadi PNS atau CPNS,” kata dia.

 

Selain itu, lanjutnya, tuntutan lainnya yakni jika secara regulasi honorer harus melalui tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau CPNS, pihaknya meminta agar diprioritaskan apalagi honorer yang sudah mengabdi di atas 10 tahun.

 

“Ketiga kita khususnya tenaga teknis dan administrasi meminta kepada pemangku kebijakan yang di pusat untuk diberlakukannya afirmasi khususnya afirmasi usia, masa kerja dan kategori 2 atau kategori 1,” ujarnya.

 

Baca: Ketua Komnas PA Pandeglang Sebut Pemda Harus Miliki Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

 

Baca: ACF Dinilai Positif Dalam Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan UMKM

 

Selain itu, pihaknya juga akan menanyakan kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer per tanggal 28 November 2023.

 

“Kita akan menanyakan tindak lanjut pemerintah pusat itu sesuai Menpan-rb terkait dengan pengapusan tenaga honorer tindaklanjutnya sampai saat ini belum makanya tanggal 7 itu akan kami tanyakan,” lanjut dia.

 

Menurut Yosep, kebanyakan pegawai honorer di Pandeglang sudah bekerja selama puluhan tahun sebagai tenaga administrasi dan pelayanan.

 

“Kebanyakan tenaga honorer ada di administrasi, pelayanan misalnya Disdukcapil, terus yang di tenaga kesehatan dan masih banyak lagi. Semuanya rata-rata tenaga administrasi atau teknis,” tegasnya.

 

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Mohammad Amri memberikan dukungan honorer tenaga teknis menggelar aksi demo.

 

“Sangat mendukung, kaitan tuntutan revisi PP 49 terutama yang jangka waktu tentang penghapusan tenaga honorer, tanggal 28 November 2023. Terus adil dong kok guru dan kesehatan ada afirmasi (penambahan nilai) tapi teknis tidak,” ucap dia. (Mudofar)