Program Penataan Kawasan Pemprov Banten Genjot Akses Ekonomi Warga
 |
| Gubernur Banten, Andra Soni meresmikan pembangunan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Lingkungan Jaga Baya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (23/09/2026). |
KRAKATAURADIO.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, terus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui program penataan kawasan kumuh, fokus pemerintah tidak hanya berhenti pada estetika permukiman atau perbaikan fisik semata, melainkan menjadi instrumen utama untuk menggenjot akses dan produktivitas ekonomi warga.
Andra Soni menekankan, tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemprov bukanlah seberapa banyak proyek fisik yang berhasil didirikan, melainkan seberapa besar asas manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sebab, pembangunan yang kami lakukan bukan mengejar seberapa banyak yang sudah dibangun, melainkan seberapa besar asas manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Banten,” kata dia seusai peresmian serentak pembangunan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Lingkungan Jaga Baya, Kecamatan Curug, Kota Serang.
Menurut Andra, konektivitas wilayah memegang peranan krusial dalam menunjang perputaran roda ekonomi rakyat. Selama ini, keterbatasan infrastruktur kerap menjadi hambatan bagi masyarakat di perkampungan untuk mengakses pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar maupun fasilitas penunjang lainnya.
Melalui intervensi program penataan kawasan ini, Pemprov Banten berupaya memastikan bahwa jalan-jalan lingkungan yang dibangun atau diperbaiki mampu memberikan kemudahan aksesibilitas antarkampung.
“Jalan yang dibangun harus betul-betul bisa memudahkan aksesibilitas masyarakat antarkampung. Ini memudahkan warga yang mau ke pasar, anak-anak yang mau ke sekolah, dan berbagai aktivitas perekonomian lain,” ungkapnya.
Baca: Warga Pandeglang Kini Urus Kependudukan Cukup di Kecamatan, Disdukcapil Rilis Aplikasi Doa Adik
Baca: Warga Pamatang Umbul Bersama Pemdes Gotong Royong Normalisasi Saluran Air Antisipasi Banjir
Dengan akses jalan yang mulus dan lancar, biaya logistik tingkat lokal dapat ditekan, waktu tempuh menjadi lebih singkat, dan mobilitas pelaku usaha mikro di perkampungan menjadi jauh lebih dinamis.
Komitmen pengentasan kawasan kumuh dan penguatan ekonomi kerakyatan ini direalisasikan secara masif oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten sepanjang tahun anggaran 2025.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten, M. Rahmat Rugianto menambahkan, di Kelurahan Kemanisan terdapat 11 rumah berkategori tidak layak huni (RTLH) yang dibangun. Sementara itu, di Kelurahan Sukawana terdapat 9 rumah.
Selain itu, Pemprov Banten juga membangun prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta drainase yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Fasilitas yang dibangun tersebut memiliki panjang sekitar 2,4 kilometer dengan dana yang bersumber dari APBD 2025.
Secara keseluruhan pada tahun 2025, Dinas PRKP telah melakukan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 407,432 kilometer, drainase lingkungan 75 kilometer, 12 unit toilet umum, 10 unit posyandu, 22 unit gedung serbaguna, 3 unit masjid, dan 37 unit PJU.
“Realisasi kami pada tahun 2025 untuk peningkatan kawasan kumuh adalah sebanyak 389 unit RTLH, sama dengan target pada tahun 2026,” ucap dia.
Rahmat mengatakan bahwa secara keseluruhan, jika dilihat dari kesenjangan masyarakat di Provinsi Banten, angkanya masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Rahmat berkomitmen, sesuai dengan arahan Gubernur Banten, untuk terus mengoptimalkan program yang langsung dirasakan oleh masyarakat ini melalui sinergi bersama DPRD Banten serta seluruh pemangku kepentingan.
“Usulan yang masuk sampai saat ini sudah mencapai sekitar 8.000. Kami akan melakukan verifikasi secara detail, termasuk kesesuaiannya dengan desil dan luas lahannya,” imbuhnya. (Mudofar)
