Belum Semua Nelayan di Pandeglang Ikut Asuransi

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Wowon Dirman.

KRAKATAURADIO.COM, CARITA - Belum semua masyarakat Pandeglang yang berprofesi menjadi nelayan memiliki kartu asuransi nelayan. Kendala para nelayan belum memiliki kartu asuransi diantaranya karena harus membayar iuran premi.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Wowon Dirman. Ia menjelaskan, sampai saat ini baru sebanyak 60 persen nelayan yang telah memiliki kartu asuransi.

“Kalau asuransi nelayan itu ada yang sifatnya mandiri jadi nelayan ikut asuransi dengan membayar premi nanti dia kalau misalkan sesuatu terjadi dia bisa mengklaim. Sebenarnya nelayan itu sudah mengetahui tapi tingkat kesadaran memang tidak semuanya nelayan ikut terhadap program asuransi itu. Kurang lebih ada 60 persen yang ikut,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri kegiatan tasyakuran nelayan di Carita, Rabu (04/09).

Baca: Tasyakuran Nelayan Carita Usung Tema Carita Aman dan Bangkit

Ia menyebut, kendala nelayan yang belum memiliki kartu asuransi dikarenakan adanya iuran premi yang dibebankan sebesar Rp 175.000 per tahun. Padahal, kata dia, asuransi itu sangat penting untuk meringankan beban nelayan bila terjadi kecelakaan saat sedang melaut.

“Kemungkinan kan karena ada iuran mungkin terasa berat karena kan harus diperpanjang setiap tahun. Masa berlakunya satu tahun nanti diperpanjang lagi,” katanya.

Pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah untuk membujuk nelayan lain agar memiliki kartu asuransi.

Baca: Ketua DPRD Ingin Ubah Image DPRD Pandeglang Jadi Lebih Baik

“Daftarnya ke Jasindo tapi kita difasilitasi lewat dinas perikanan. Bisa lewat TPI, bisa juga lewat dinas tapi nanti Jasindo yang mengurus segala sesuatunya,” ujar dia.

Untuk diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2016 telah menggulirkan kartu asuransi nelayan. Untuk klaim kematian, nelayan mendapat santunan maksimal senilai Rp 200 juta, di luar aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 160 juta, apabila mengalami cacat tetap sebesar maksimal Rp 100 juta dan apabila memerlukan biaya perawatan akibat suatu kecelakaan sebesar Rp 20 juta. (Mudofar)