Percepat Pembangunan, Pemkab Diminta Kreatif dan Inovatif








Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pandeglang, Bayu Kusuma.
KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Politisi Partai Gerindra Pandeglang, Bayu Kusuma meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, untuk segera mempercepat proses lelang terkait proyek pembangunan infrastruktur. Hal itu mengingat di tahun 2017 lalu, terdapat beberapa proyek yang gagal lelang dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Pandeglang.

“Kita mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi agar sedikit kreatif menyikapi persoalan waktu ini, jangan sampai hal yang terjadi di 2017 itu terjadi kembali. Ini kan kita akhirnya jalan ditempat,” ujar dia, Selasa (08/05).

Menurut Wakil Ketua DPC Gerindra Pandeglang ini, dirinya mencatat ada beberapa evaluasi dari progres pembangunan yang dilakukan di Pandeglang, seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cenderung masih besar, berkurangnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten, serta masih lemahnya pengawasan pembangunan.

“Tentunya (ada) silpa yang besar karena kita tidak mampu memaksimalkan waktu dalam menjalankan program pembangunan. Makanya tahun ini kita berharap Pemkab fokus menjalankan semua program yang sudah dijalankan,” tambah dia.


Ia mengaku optimis dibawah kepemimpinan Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban ini, segala program dan visi misi yang dicanangkan akan berjalan dengan baik, tentunya dengan berbagai catatan dan evaluasi.

“Ekspektasi publik masih tinggi, bu Irna (Bupati) masih on the track, hanya memang ada capaian-capaian yang belum diharapkan, kaya misalkan perbaikan di sektor infrastruktur, kemudian daya dukung program yang dijadikan visi misi. Ini yang harus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Bupati harus memaksimalkan fungsi inspektorat atau pengawasan dan DPRD tentunya jangan terlalu banyak jalan-jalan. Harus banyak fokus terhadap pengawasan pada pelaksanaan pembangunan,” imbuh dia.

Dikutip dari radarbanten.co.id, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengakui bahwa pihaknya kesulitan dalam melakukan pengawasan proyek pembangunan pada tahun 2017 lalu. Buktinya, kata dia, hingga saat ini ada 27 proyek pembangunan yang sedang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena ada sedikit persoalan.

“Pengawasan sebetulnya sudah lengkap, ada dari konsultan, internal dinas terkait, Inspektorat, dan pihak lainnya. Tetapi kan ada faktor X yang di luar kendali kita,” katanya di gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang.

Tanto berjanji bakal lebih memperketat pengawasan terhadap semua proyek pembangunan. Tujuannya, agar tidak ada pemborong yang mengerjakan proyek pembangunan secara asal-asalan.

“Persoalan kita tahun lalu adalah ada proyek yang sudah dimenangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi di pertengahan jalan ditinggalkan, itukan di luar kemampuan kami. Kami tidak ingin tahun ini (2018-red) persoalan itu kembali terjadi maka dari kami akan perketat pengawasan,” ujar dia. (Mudofar)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.