Kadispar Banten: Kalau Pengelola Menanyakan Dana, Salah

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati.

KRAKATAURADIO.COM, CARITA - Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati mengatakan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mensupport segala bentuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Dispar di daerah yang terdampak tsunami Selat Sunda, seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Bantuan tersebut berupa support kegiatan dan bukan berupa uang.

“Mensupport berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemkab Serang maupun Pandeglang dan juga kegiatan-kegiatan komunitas dalam bentuk trauma healing, event-event dan sebagainya,” katanya ditemui di sela-sela FGD pembentukan badan pengelola Geopark Ujung Kulon, di Hotel Mutiara Carita Cottages, Selasa (26/02).

Baca: Ujung Kulon Direncanakan Jadi Geopark Nasional

Hal itu ditegaskannya agar pelaku dan pengelola pariwisata yang ada di daerah terdampak tsunami tidak salah persepsi mengenai jenis bantuan yang diberikan oleh Kemenpar.

“Jadi kalau pengelola menanyakan dana, salah. Itu bukan dana untuk pengelola, gak ada. Jadi dukungan kegiatan Kementerian Pariwisata untuk dilaksanakan di selat sunda dan itu sudah dilaksanakan diantaranya, kan sampai April untuk tahap awal,” paparnya.

Baca: Lokal Event Pandeglang Akan Didukung Kemenpar

Menurut dia, nilai total bantuan dari Kemenpar untuk pemulihan pariwisata di Provinsi Banten, jika ditotal mencapai Rp 9 miliar. Namun, ia tidak merinci apa saja kegiatan yang akan atau telah dilakukan.

“Pak Menteri (Arief Yahya) menyampaikan untuk program pemulihan ada sekian puluh kegiatan yang kalau ditotal kegiatan APBN nilainya itu 9 miliar itu dari kegiatan masing-masing deputinya, asisten deputinya,” tambah dia.

Baca: Larangan Rapat di Hotel Dicabut Presiden

Pihaknya sendiri menargetkan sektor wisata di Provinsi Banten dapat pulih dalam jangka waktu enam bulan kedepan.

“Kalau target sih kan kita secepatnya tapi kembali lagi persiapan masyarakat karena membangun kembali pariwisata itu bukan hanya tugas dinas pariwisata tetapi semua stakeholder dan masyarakatnya sendiri harus juga siap. Harapannya tidak lebih dari enam bulan, lebih cepat lebih baik,” ungkapnya. (Mudofar)