Ratusan Honorer di Pandeglang Audiensi Nasib ke DPRD, Ini Kesimpulannya

Audiensi honorer di DPRD Pandeglang, Rabu (15/01/2025).

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Ratusan honorer yang tak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pandeglang, Banten, melakukan audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Ruang Badan Musyawarah (Bamus). Mereka terdiri dari forum honorer tenaga teknis, guru dan kesehatan.

 

Dalam audiensi ini, Komisi I DPRD menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan BKPSDM Kabupaten Pandeglang untuk menanggapi permasalahan honorer. Turut hadir pula Ketua DPRD Tb. A. Khatibul Umam dari Fraksi Golkar dan Wakil Ketua DPRD MM. Fuhaira Amin dari Fraksi Demokrat.

 

Salah satu honorer, Dede mengatakan, kedatangannya bersama para pengurus forum honorer untuk menuntut dan meminta kepastian status terkait nasib honorer yang tidak lolos dalam seleksi PPPK serta perjuangkan nasib seluruh honorer untuk masuk PPPK penuh waktu.

 

“Kami mengadukan nasib karena dari seleksi kemarin masih banyak yang belum lulus. Sementara untuk kategori honorer sudah dihilangkan oleh pemerintah yang ada bahasanya paruh waktu,” kata Dede, Rabu (15/01).

 

Apalagi, lanjutnya, dalam perekrutan PPPK tidak konsisten karena adanya masa kerja tidak dijadikan acuan dalam rekrutmen tersebut. Padahal tegasnya, di daerah lain untuk pengangkatan PPPK mengutamakan hal tersebut.

 

“Kami berharap kepada ibu Bupati, pimpinan DPRD dan bapak Sekda, keinginan kami bisa terwujud untuk mendapatkan PPPK penuh waktu,” ujarnya.

 

Baca: Aksi Sosial, Prajurit Yonif 320/Badak Putih Donorkan Darah

 

Baca: Program Makan Bergizi Gratis di Pandeglang Uji Coba 20 Januari

 

Menanggapi hal ini, Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, perihal lulus atau tidaknya honorer dalam seleksi PPPK merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Menurut dia, BKPSDM hanya menjadi panitia lokal di daerah.

 

Meski begitu, pihaknya berjanji dari hasil audiensi tersebut, akan memperjuangkannya ke BKN. Bahkan ia mempersilahkan dari perwakilan forum honorer bisa ikut.

 

“Silakan nanti ikut dari perwakilan honorer masing-masing ke BKN hari Jumat untuk mendatangi BKN menyampaikan saran-sarannya di sana,” ucap dia.

 

Ia juga menyatakan, sangat memikirkan honorer di Pandeglang yang jumlahnya mencapai 7 ribu lebih. Sebab katanya, pokok utamanya beban gaji yang harus disiapkan Pemkab.

 

“Kami ingin menghitungnya karena beban gaji yang harus dipikirkan, satu bulan itu kurang lebih mencapai Rp 20 miliar. Yang kita kerjakan bagaimana kami menyelesaikan sisa ini (honorer), perlu waktu karena menghitung dari mana anggaran ini,” imbuhnya.

 

Sementara, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, MM Fuhaira Amin mengatakan, pihaknya sangat mendukung gerakan teman-teman honorer.

 

Ia menegaskan, DPRD menyampaikan agar pihak BKPSDM berkonsultasi dengan DPRD terkait kebijakan rekrutmen PPPK agar sinkronisasi jumlah formasi dengan kebutuhan anggaran yang disediakan untuk penggajiannya bisa diperjuangkan di Badan Anggaran.

 

Adapun, terdapat empat kesimpulan yang disepakati dalam audiensi ini, diantaranya adalah :

1. Tidak ada pengangkatan honorer baru
2. Rekrutmen PPPK berdasarkan masa kerja
3. Tidak membuka PPPK honorer dari luar OPD
4. Para ketua forum kawal konsultasi BKPSDM ke BKN dan Menpan. (Mudofar)