Pemprov Banten Tekan Angka Putus Sekolah dengan Program Sekolah Gratis
![]() |
| Gubernur Banten, Andra Soni. |
KRAKATAURADIO.COM, TANGERANG - Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menekan angka putus sekolah melalui program Sekolah Gratis. Program ini diprioritaskan bagi jenjang pendidikan menengah swasta yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Al-Azhar Sports, Education, Art, Culture, and Entertainment (Alseace) di SMA Al Azhar Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan, Rabu (14/1/2026).
Andra Soni mengungkapkan, angka putus sekolah tingkat menengah di Provinsi Banten masih menjadi perhatian serius. Hal ini tercermin dari rata-rata lama sekolah masyarakat Provinsi Banten yang baru mencapai 9,16 tahun.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Banten sejak tahun ajaran 2025-2026 telah meluncurkan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta,” kata dia.
Ia memaparkan, pada tahun pertama pelaksanaannya, program ini telah memberikan manfaat kepada puluhan ribu pelajar dari ratusan sekolah yang ada di Banten.
“Pada tahun pertama, program sekolah gratis sudah menjangkau kurang lebih 60 ribu siswa yang tersebar di 814 sekolah,” jelasnya.
Baca: Perluas Akses Pendidikan, Sekolah Rakyat di Pandeglang Mulai Dibangun
Baca: Warga Caringin Gotong Royong Bangun Rumah Guru Ngaji
Adapun mekanisme program ini menerapkan prinsip gotong royong. Fasilitas sekolah gratis difokuskan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Sementara bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi, pembiayaan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab keluarga.
“Ini bentuk gotong royong. Pemerintah mengurusi anak-anak yang berlatar belakang dari keluarga tidak mampu agar tercapai pemerataan akses pendidikan,” ucap dia.
Ke depan, Gubernur berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas cakupan program ini. Ia menargetkan jangkauan program dapat menyasar satuan pendidikan berbasis keagamaan, seperti Madrasah Aliyah (MA).
“Pemerataan akses pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Banten, khususnya dalam menghadapi puncak bonus demografi Indonesia pada tahun 2030 dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” imbuhnya. (Mudofar)

Tidak ada komentar