Pelaksanaan Pilkades Serentak di 116 Desa Belum Jelas

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufiq.

KRAKATAURADIO.COM, PANDEGLANG - Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pandeglang, Banten, masih belum jelas. Pasalnya, sampai saat ini belum ada regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Alhasil 116 Desa masih harus dijabat penjabat (Pj).

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufiq mengatakan, awalnya Pilkades telah dijadwalkan pada triwulan III tahun 2025. Namun hingga kini, Pemda masih menunggu kejelasan regulasi dari Kemendagri.

 

“Kita menunggu instruksi atau petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Memang di surat edaran Mendagri pada tanggal 5 Juni 2024 salah satu diktumnya mengatakan bahwa untuk menunda pelaksanaan pilkades sampai keluar petunjuk teknis pelaksanaan,” kata dia, Jumat (18/07).

 

Taufik menambahkan, pada 11 Februari 2025, Pemda telah berkirim surat ke Kemendagri perihal menanyakan petunjuk pelaksanaan Pilkades. Namun sampai saat ini belum ada jawaban.

 

“Sudah menanyakan dengan berbagai pertimbangan, satu pejabat terlalu lama bisa menimbulkan efek kurang pelayanan dan sebagainya. Akhirnya kita punya tanggung jawab untuk support terhadap optimalisasi pelayanan untuk segera dipercepat, tapi lagi-lagi konteks percepatannya ini kita hanya minta petunjuk kepada Kemendagri,” jelasnya.

 

Baca: Jelang Peringatan Hari Anak, Menteri PPA Gelar Jelahah Sapa

 

Baca: 26 Siswa di Kabupaten Pandeglang Lolos Sekolah Rakyat

 

Saat ini terdapat 116 Desa di Pandeglang yang dipimpin oleh Pj kepala desa. Rinciannya 110 Desa dilakukan pemilihan, 6 Desa dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Ia mengaku, terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj melalui camat masing-masing kecamatan.

 

“Evaluasi terus dilaksanakan oleh atasan langsung mereka dalam hal ini camat. Nah konteks hasil evaluasi itu secara berjenjang ada yang minus kemudian di ganti. Sudah banyak yang di ganti di tahun 2025 ini termasuk di akhir tahun 2024 sudah ada pergantian-pergantian,” ucap dia.

 

Semula, DPMPD sudah mengalokasikan anggaran untuk Pilkades serentak tahun 2025 sebesar Rp 2,5 miliar, dan 800 juta untuk pengamanan di Kesbangpol. Meski begitu, pihaknya belum bisa memberi jawaban pasti terkait pelaksanaan Pilkades serentak.

 

“Belum bisa kita pastikan. Semuanya terpaku kepada petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri,” tutupnya. (Mudofar)